Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA/MA dan SMK dengan 20 Paket Soal

Walaupun POS UN tahun 2012/2013 secara resmi belum dipublikasikan tetapi beberapa media masa telah memuat wawancara mereka dengan Mendikbud Muhamad Nuh mengenai kemungkinan diberlakukannya  perubahan paket UN tahun pelajaran 2012/2013 menjadi 20 paket soal. Berikut petikan berita tersebut :

JAKARTA, KOMPAS.com — Materi soal ujian nasional jenjang SMA/MA/SMK pada 2013 direncanakan berubah. Hal itu untuk mengikuti keinginan pemerintah mengintegrasikan hasil ujian nasional untuk seleksi masuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan.

Nantinya soal ujian nasional (UN) SMA/MA/SMK didesain untuk mengukur prestasi siswa di jenjang akhir pendidikan menengah sekaligus memprediksi potensi siswa di perguruan tinggi. Akhir September 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditargetkan punya format yang akan dibahas bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia.

Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuat 20 paket soal untuk Ujian Nasional (UN) tahun depan. Nantinya, jika satu kelas terdiri dari 20 siswa, maka setiap siswa akan memperoleh soal yang berbeda.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, variasi soal UN itu untuk meningkatkan konsentrasi siswa agar tidak mencontek. Variasi itu juga dibutuhkan untuk mengukur kemampuan anak, karena UN akan menguji kemampuan perseorangan.

Selain itu, tingkat kesulitan soal juga akan diubah, dan untuk distribusi kesulitan soal berkategori sedang pada 2013 sebanyak 80 persen, dan soal dengan kategori sulit akan menjadi 20 persen.
“Memakai dua pendekatan yaitu Classical Test Theory, dan Item Response Theory (IRT). Keunggulan IRT itu invariance, artinya nilai tingkat kesukaran soal tidak berubah walau dikerjakan oleh siswa pintar maupun tidak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Menurutnya, pembuatan 20 paket soal ini memang akan menjadi hal yang rumit dari segi pencetakan. Namun, pemerintah akan memilih perusahaan yang memiliki security printing agar pengamanan soal saat pencetakan maksimal.
Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah mengakui, pembuatan soal pilihan ganda untuk 20 paket soal memang tidak mudah. Namun pihaknya akan mencoba membuat 20 paket soal dengan tingkat kemudahan, dan kesulitan yang setara sehingga siswa secara nasional mampu menjawabnya.
“Sekolah dapat melakukan proses pembelajaran dengan melihat apakah kisi-kisi itu relevan dengan kurikulum yang ada,” ucapnya.
Sumber http://jpnn.com tanggal 11 Oktober 2012 :
JAKARTA - Meski banyak ditentang, Pemerintah tetap berencana menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tahun depan. Bahkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) telah menyiapkan sejumlah perubahan, di antaranya soal UN akan dibuat 20 variasi. Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan UN, pemerintah masih tetap berkoordinasi dengan perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, secara legal yuridis pelaksanaan UN didasari undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan dari sisi akademik sampai bentuk soal pilihan ganda juga ada dasarnya.
“Insyaallah tahun depan UN tetap dilakukan, tetapi ada beberapa perubahan,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (11/10).
Dijelaskan, perubahan yang dilakukan berkaitan dengan jumlah variasi soal. Jika pada tahun ini hanya ada lima macam variasi soal untuk 20 peserta didik dalam satu kelas, maka pada tahun depan disiapkan 20 macam variasi soal.
“Setiap peserta didik dalam satu kelas akan mengerjakan soal yang berbeda semua. Ini yang diuji kemampuan perseorangan, bukan kolektif. Kita ingin tingkatkan kekhusyukan peserta,” katanya.
Sementara mengenai standar kelulusan, Mendikbud mengatakan ada kemungkinan untuk meningkatkan dari 5,5 menjadi 6. Alternatif lainnya, standar nilainya tetap 5,5 tetapi derajat kesulitan soal ditingkatkan.
Nah, pada pada tahun ini proporsi tingkat kesulitan soal adalah 10 persen mudah, 80 persen sedang, dan 10 persen sukar. Formulasi tahun depan yang disiapkan menjadi 10 persen mudah, 70 persen sedang, dan 20 persen sukar.
Namun opsi ini menurut masih tanda bintang karena belum dimatangkan bersama Badan Sandar Nasional Pendidikan (BSNP), walaupun meningkatkan kesulitan soal UN sudah jadi pemikiran Kemendikbud.
Ditambahkan Nuh, bahwa dengan 20 variasi soal, nantinya UN akan lebih menarik dan membuat peserta didik bisa lebih khusyuk karena yang diuji dalam UN adalah kemampuan perorangan bukan kolektif.
“Ini yang diuji kan kemampuan perorangan. Bukan kolektif. Jadi kami ingin meningkatkan kekhusyukan. Tantangan terbesar pelaksanaan UN adalah meningkatkan kejujuran. Nilainya berapa adalah bagian dari ikhtiar. Ujungnya adalah kredit dari UN itu,” tambahnya.
JAKARTA (Suara Karya): Kendati ditentang banyak kalangan, pemerintah tetap berencana menggelar ujian nasional (UN) tahun 2013. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan sejumlah perubahan, salah satunya materi soal UN dibuat dalam 20 variasi-dari sebelumnya 5 variasi soal.

“UN dibuat dalam 20 variasi soal untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Selain juga meminimalisasi anak untuk menyontek,” kata Mendikbud Mohammad Nuh dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (11/10).Nuh menjelaskan, materi soal dibuat sangat variatif karena UN menguji kemampuan perseorangan, bukan kolektif. Validasi pemetaan kode paket tes pun akan lebih mudah dengan 20 paket soal. Begitu pun dengan distribusi naskah soal, yang nantinya akan dilakukan secara acak.”Tingkat kesulitan soal juga akan diubah. Untuk distribusi kesulitan soal, kategori mudah pada UN 2012 sebesar 10 persen. Hal yang sama pada UN 2013. Sedangkan kategori kesulitan sedang pada tahun 2012 kuotanya 70 persen, maka pada UN 2013 dinaikkan menjadi 80 persen. Untuk kategori sulit, dari 10 persen ditingkatkan menjadi 20 persen,” tuturnya.Menurut Nuh, pembuatan materi soal menggunakan dua pendekatan, yaitu Classical test theory dan item response theory (IRT). Keunggulan IRT itu invariance. Artinya, nilai tingkat kesukaran soal tidak berubah walau dikerjakan oleh siswa pintar maupun tidak.Nuh mengakui, pembuatan 20 paket soal itu memang akan menjadi hal yang rumit dari segi pencetakan. Namun pemerintah akan memilih perusahaan yang memiliki security printing agar pengamanan soal saat pencetakan maksimal. Yang jelas, pengamanan pada proses pencetakan, distribusi hingga pembagian soal akan diperketat. Kementerian dalam hal ini juga tetap meminta peran aktif perguruan tinggi selain berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah.Ditanyakan apakah akan ada kenaikan standar kelulusan, Nuh mengatakan, hal itu masih dimatangkan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan. Memang, ada pemikiran untuk menaikkan standar kelulusan yang ada saat ini sebesar 5,5 menjadi 6. Namun, ada pemikiran lain untuk menaikkan tingkat kesulitan soalnya saja.”Masih kita lihat mana yang lebih tepat menaikkan batas kelulusan dari 5,5 menjadi 6 atau standar kelulusan tetap nilainya di 5,5, tetapi derajat kesulitan soalnya yang ditingkatkan,” ucap mantan Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya itu menegaskan.Hal senada dikemukakan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah. Ia mengatakan, pembuatan soal pilihan ganda untuk 20 paket soal memang tidak mudah. Namun pihaknya akan mencoba membuat 20 paket soal dengan tingkat kemudahan dan kesulitan yang setara sehingga siswa secara nasional mampu menjawabnya. “Kami saat ini sedang mempersiapkan kisi-kisi soal yang akan diedarkan ke seluruh sekolah.Sekolah dapat melakukan proses pembelajaran dengan melihat apakah kisi-kisi itu relevan dengan kurikulum yang ada,” ucap Aman seraya berharap pada pertengahan November mendatang kisi-kisi soal UN sudah bisa beredar di sekolah.Hal berbeda dikemukakan Anggota Komite Nasional Pendidikan (Komnas Pendidikan) Suparman. Saat dihubungi via telepon kemarin, Suparman berpendapat, pembuatan 20 paket soal itu makin memperlihatkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara pedagogis.”Dengan mengutak-atik masalah teknis penyelenggaraan UN seperti penambahan paket soal, tidak akan mengubah kebijakan evaluasi belajar siswa menjadi lebih baik. Pasalnya, paradigma pemerintah akan mutu pendidikan yang selalu berpijak pada hasil UN tidak berubah,” ujarnya.Dalam kasus UN ini, menurut Suparman, sebenarnya makin menunjukkan sikap otoriter pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan. Semestinya pemerintah terbuka pada kritik dan protes masyarakat.”Apalagi pengadilan sudah membuat keputusan untuk menghentikan UN dan meninjau ulang sistem pendidikan nasional,” kata Suparman. (Tri Wahyuni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>